2013, Moratorium CPNS Dicabut

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN & RB), Azwar Abubakar mengatakan akan mencabut moratorium CPNS pada 1 Januari 2013 mendatang. Itu berarti keran penerimaan CPNS reguler akan dibuka kembali untuk semua formasi. "Tahun depan moratorium kita cabut. Semua instansi diberikan kesempatan mengajukan usulan penambahan pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan di daerahnya," kata Azwar Abubakar di kantornya, Rabu (27/6).

Meski kerannya dibuka, pemerintah tetap mewajibkan usulan pengangkatan CPNS disertai peta jabatan. Tanpa peta jabatan, imbuh Azwar, pemerintah tidak akan menetapkan formasinya. "Silakan mengajukan usulan kebutuhan, tapi kalau tidak ada peta jabatan yang jelas jangan harap saya beri formasi," ucapnya.  Dengan peta jabatan itu, lanjut Azwar, akan diketahui kalau daerah benar-benar membutuhkan pegawai. Pasalnya selama ini daerah selalu mengajukan usulan kebutuhan pegawai sangat banyak. "Kalau sejak 2011 dan 2012 usulan kebutuhan pegawai sangat sedikit, tahun depan mungkin akan membludak. Karena itu, saya sudah mengantisipasinya dengan prinsip minus growth. Jadi jika jumlah pensiunan 130 ribu sampai 150 ribu maka kuota yang kita siapkan hanya 60 ribu per tahun, sehingga jumlah PNS-nya perlahan-lahan akan menyusut dengan sendirinya," bebernya.

Sementara itu, Indonesi Corruption Watch (ICW) resmi ditunjuk menjadi pengawas penerimaan CPNS di seluruh daerah. Menyusul dengan penandatanganan kerja sama antara Menteri PAN&RB Azwar Abubakar dengan Koordinator ICW Danang Widoyoko.

Menurut Azwar, ICW akan mengawasi pelaksanaan CPNS mulai dari pendaftaran, penggandaan dan penyebaran soal, saat tes, pemeriksaan hingga pengumuman. Jika ditemukan ada unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), ICW akan meneruskannya ke aparat hukum. "Saya maunya mulai tahun ini penerimaan CPNS berlangsung fair dan bersih KKN. Makanya semua pihak saya gandeng, mulai Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN), ICW, Lembaga Sandi Negara, Kepolisian, Badan Kepegawaian Negara (BKN), BPKP, dan LSM," ujarnya.

Danang Widoyoko menyambut baik kerjasama ini. "Selama ini kementerian dan lembaga malah menganggap ICW musuh, tapi Kementerian PAN&RB justru menggandeng kami. Tadinya saya pikir ide pak Azwar ini karena kurang kerjaan, ternyata beliau serius. Makanya saya menyambut serius," tuturnya.

Lantas bagaimana anggarannya? "Anggaran kami berasal dari lembaga donor. Kami pantangan menerima dana pemerintah agar ICW tetap independen. Karena itu bagi masyarakat yang ingin membantu ICW dalam menciptakan penerimaan CPNS yang bersih dan bebas korupsi, bisa memberikan bantuan ke ICW," tandas Danang.(esy/jpnn)